Pemerintah Sumut Ajak Masyarakat Ikuti Program Pemutihan, Tak Bayar Pajak Dua Tahun Berturut Turut Penghapusan Data Kendaraan Akan Segera Diberlakukan

MEDAN - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor ( PKB ) Tahun 2022, yang akan dimulai sejak 6 September hingga 30 November mendatang. 

"Sebab di tahun 2023, kebijakan penghapusan data kendaraan bermotor yang tak melakukan registrasi ulang sekurang-kurangnya dua tahun, akan segera diberlakukan, "Kata Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah Sumut Ahmad Fadli ketika menggelar konferensi pers sosialisasi pelaksanaan SK Gubernur Sumut Nomor 188.44/637/KPTS /2022. di Polonia Hotel, Senin ( 05/09/2022 ).

Baca juga: Bupati Labuhanbatu Hadiri Pernikahan Warga

Pemutihan ini juga dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama pihak Polri, untuk dapat menjawab sebelum terlaksananya Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, khususnya di Pasal 74 itu, yang akan diberlakukan nantinya di tahun 2023, "ujar Ahmad Fadli.

Fadli juga mengajak masyarakat, untuk segera memanfaatkan berbagai keringanan yang diberikan pada program pemutihan pajak tahun ini. Antara lain berupa pembebasan denda PKB, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) ke-II, denda BBNKB ke-II, tunggakan PKB tahun ke-5 dan seterusnya, hingga pembebasan denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) untuk tahun yang lewat. 

Baca juga: 7 Keturunan Harajaon Simalungun Keluarkan Maklumat Untuk Pertahankan Pelestarian Adat Budaya

"Inilah pemutihan, inilah kita buka ruang. Datanglah. Registrasilah kendaraan anda, dengan adanya keringanan-keringanan yang kami lakukan. Harapannya di tahun depan kalau regulasi itu (pasal 74 UU 22 tahun 2009) sudah berjalan, tidak ada lagi masyarakat, khususnya wajib pajak yang dirugikan atas kepemilikan kendaraan bermotornya, "ajak Fadli.

Sementara itu, Dirlantas Polda Sumut Kombes Pol Indra Darmawan Iriyanto juga mengungkapkan hal yang sama. Menurutnya program pemutihan PKB yang dilakukan di Sumut adalah salah satu upaya dan kesempatan akhir yang diberikan pemerintah, agar masyarakat segera menyelesaikan tunggakan pajak kendaraannya. 

Baca juga: Pemuda Batak Bersatu Gelar Doa Bersama dan Penyalaan 1000 Lilin di Ruang Terbuka Publik Parapat

Dengan demikian, kendaraan bermotor yang belum diregistrasi ulang, terhindar dari kebijakan penghapusan dari daftar registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, Kebijakan penghapusan data kendaraan mungkin tidak lama lagi itu akan diterapkan. Namun demikian sebelum itu diterapkan, harapannya tentu masyarakat Indonesia pada umumnya bisa taat wajib pajak. Ayo kita sama-sama seluruh masyarakat mau segera membayarkan kewajibannya. Sebelum aturan tersebut diberlakukan, " ujar Indra Darmawan.

Indra Darmawan juga menyampaikan, melalui program pemutihan pajak kendaraan bermotor tahun 2022 ini ditargetkan 59-60% wajib pajak di Sumut akan membayar pajak kendaraan bermotornya. "Kita mempunyai target, dengan upaya-upaya ini harapannya dari 30-32% wajib pajak yang patuh saat ini, di akhir tahun (2022) harapannya bisa mencapai 59-60%, "ungkapnya.

Baca juga: Puan Maharani: Hari Anak Nasional Harus Jadi Momentum Tingkatkan Kesejahteraan Anak

Pada kesempatan itu, Kepala Cabang PT Jasa Raharja Sumut Thamrim Silalahi turut mengimbau hal yang sama. Menurutnya, kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak kendaraannya akan berdampak pada upaya Jasa Raharja untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat korban kecelakaan lalu lintas. 

"Ini merupakan program pemutihan terakhir dan mudah-mudahan masyarakat 'aware' dengan kewajibannya untuk membayar pajak kendaraan bermotor, melakukan registrasi kendaraan bermotor, dan bersamaan dengan itu, juga masyarakat akan membayar SWDKLLJ, dan dana inilah yang akan kami pergunakan untuk memberikan santunan kepada masyarakat, "kata Thamrin Silalahi.

Baca juga: Willy Aditya Apresiasi Media Atas Pemberitaan Masif RUU TPKS

Diketahui pada pasal 74 UU 22 tahun 2009 itu berbunyi Kendaraan Bermotor yang telah diregistrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dapat dihapus dari daftar registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor atas dasar, permintaan pemilik kendaraan bermotor atau pertimbangan pejabat yang berwenang melaksanakan registrasi kendaraan bermotor.

Ayat (2) berbunyi penghapusan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan jika, kendaraan bermotor rusak berat sehingga tidak dapat dioperasikan atau pemilik kendaraan bermotor tidak melakukan registrasi ulang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun setelah habis masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor. Ayat (3) kendaraan bermotor yang telah dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diregistrasi kembali. ( Karmel )